Panduan Membuat Akun Ekatalog LKPP

<h2><strong>eKatalog LKPP: Platform Digital untuk Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</strong></h2>
<p>Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah mengembangkan eKatalog LKPP. Sistem ini bukan hanya berfungsi sebagai portal informasi semata, tetapi telah menjadi pusat koordinasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem pengadaan di Indonesia.</p>
<h2><strong>Definisi eKatalog LKPP</strong></h2>
<p>eKatalog LKPP merupakan sistem elektronik yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah di Indonesia. Melalui platform ini, lembaga pemerintah dapat mengakses informasi terkini mengenai produk dan layanan yang tersedia di pasar, sehingga mempermudah proses pengadaan dengan cara yang lebih transparan dan efisien.</p>
<h2><strong>Peran dan Manfaat</strong></h2>
<ol>
<li>
<p><strong>Meningkatkan Transparansi:</strong> eKatalog LKPP menjadikan proses pengadaan lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh informasi terkait pengadaan, termasuk harga, spesifikasi teknis produk, dan kriteria evaluasi, tersedia untuk publik.</p>
</li>
<li>
<p><strong>Optimalisasi Proses Pengadaan:</strong> Implementasi eKatalog LKPP secara signifikan mengurangi waktu dan biaya dalam siklus pengadaan barang dan jasa. Proses yang sebelumnya manual kini menjadi lebih terstruktur dan terotomatisasi.</p>
</li>
<li>
<p><strong>Database Komprehensif:</strong> eKatalog LKPP menyediakan repositori lengkap tentang produk dan jasa dari berbagai penyedia. Hal ini memudahkan instansi pemerintah dalam melakukan pencarian dan seleksi produk yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka.</p>
</li>
<li>
<p><strong>Sistem Evaluasi Kinerja:</strong> Platform ini juga berfungsi sebagai alat untuk memonitor performa penyedia barang dan jasa. Informasi mengenai kualitas produk, ketepatan waktu pengiriman, dan kepatuhan terhadap ketentuan kontrak dapat diakses oleh instansi pemerintah untuk keperluan evaluasi.</p>
</li>
<li>
<p><strong>Perluasan Akses Pasar:</strong> Bagi penyedia barang dan jasa, eKatalog LKPP membuka peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas, sehingga meningkatkan kesempatan partisipasi dalam pengadaan pemerintah.</p>
</li>
</ol>
<p>Dengan integrasi fungsi-fungsi tersebut, eKatalog LKPP menjadi komponen strategis dalam mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia.</p>
<h2><strong>Panduan Komprehensif Pendaftaran Akun eKatalog LKPP</strong></h2>
<p>Di era transformasi digital saat ini, mekanisme pengadaan barang dan jasa telah mengalami evolusi menjadi lebih efisien dan sistematis. eKatalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) merupakan salah satu inovasi yang mempercepat transformasi ini. Platform ini berfungsi sebagai hub informasi dan transaksi untuk pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintahan Indonesia. Bagi penyedia barang dan jasa, keberadaan akun di eKatalog LKPP merupakan prasyarat penting untuk berpartisipasi dalam ekosistem pengadaan pemerintah. Berikut adalah panduan terperinci tentang proses pendaftaran akun di eKatalog LKPP.</p>
<h2><strong>Langkah 1: Persiapan Dokumentasi</strong></h2>
<p>Sebelum memulai proses registrasi, pastikan anda telah mempersiapkan dokumen-dokumen esensial berikut:</p>
<p>KTP atau identitas resmi lainnya: Verifikasi bahwa dokumen identitas yang anda gunakan masih dalam masa berlaku.
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak): Dokumen ini diperlukan untuk verifikasi identitas legal perusahaan anda.
SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan): Dokumen ini membuktikan bahwa perusahaan anda telah terdaftar secara resmi dan beroperasi sesuai regulasi di Indonesia.
TDP (Tanda Daftar Perusahaan): Dokumen ini juga berfungsi sebagai bukti legalitas dan registrasi perusahaan anda di Indonesia.</p>
<h2><strong>Langkah 2: Akses Portal eKatalog LKPP</strong></h2>
<p>Buka aplikasi browser internet anda dan navigasikan ke situs resmi eKatalog LKPP di <a href="https://www.ekatalog.lkpp.go.id">www.ekatalog.lkpp.go.id</a>.</p>
<h2><strong>Langkah 3: Navigasi ke Menu Registrasi</strong></h2>
<p>Setelah mengakses halaman utama eKatalog LKPP, identifikasi opsi pendaftaran akun. Biasanya, tersedia tombol atau tautan yang jelas untuk memulai proses registrasi.</p>
<h2><strong>Langkah 4: Pengisian Formulir Registrasi</strong></h2>
<p>Klik pada opsi pendaftaran dan anda akan diarahkan ke halaman formulir registrasi. Lengkapi formulir dengan informasi yang diminta. Pastikan untuk memasukkan data yang akurat dan komprehensif.</p>
<h2><strong>Langkah 5: Upload Dokumentasi Pendukung</strong></h2>
<p>Setelah melengkapi formulir pendaftaran, sistem akan meminta anda untuk mengunggah dokumen-dokumen pendukung seperti KTP, NPWP, SIUP, dan TDP. Pastikan dokumen yang diunggah memiliki format yang sesuai dan terbaca dengan jelas.</p>
<h2><strong>Langkah 6: Proses Verifikasi dan Konfirmasi</strong></h2>
<p>Setelah mengunggah dokumen-dokumen, anda mungkin akan diminta untuk melakukan verifikasi melalui email atau SMS. Periksa kotak masuk email atau pesan singkat anda dan ikuti instruksi verifikasi yang diberikan.</p>
<h2><strong>Langkah 7: Periode Evaluasi</strong></h2>
<p>Setelah proses verifikasi selesai, anda perlu menunggu persetujuan dari administrator eKatalog LKPP. Umumnya, proses evaluasi ini memerlukan beberapa hari kerja. Pantau secara berkala email atau pesan anda untuk mendapatkan notifikasi tentang status pendaftaran.</p>
<h2><strong>Langkah 8: Aktivasi Akun</strong></h2>
<p>Setelah aplikasi anda disetujui, anda akan menerima pemberitahuan bahwa akun anda telah diaktifkan. Selanjutnya, anda dapat mengakses akun dengan menggunakan kredensial login yang telah anda buat selama proses pendaftaran.</p>
<h2><strong>Manfaat Strategis Memiliki Akun eKatalog LKPP</strong></h2>
<p>Dengan memiliki akun di eKatalog LKPP, anda mendapatkan akses ke berbagai peluang pengadaan di sektor pemerintahan. Pastikan untuk secara rutin memperbarui informasi perusahaan anda dan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh eKatalog LKPP untuk memastikan partisipasi berkelanjutan dalam sistem pengadaan yang transparan dan efisien.</p>
<p><strong>Sumber:</strong></p>
<ul>
<li><a href="https://www.ekatalog.lkpp.go.id">Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)</a>.</li>
</ul>


Panduan lengkap mengenai cara membuat akun Ekatalog LKPP

Daftar Lengkap Istilah dan Definisi dalam Sistem LPSE

<h2><strong>Sumber dan Acuan Regulasi</strong></h2>
<p>Definisi dan ketentuan dalam artikel ini mengacu pada regulasi berikut:</p>
<ol>
<li>
<p>Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya hingga Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Perubahan Keempat)</p>
</li>
<li>
<p>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, termasuk perubahannya dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 31/PRT/M/2015</p>
</li>
<li>
<p>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum</p>
</li>
<li>
<p>Peraturan Menteri PUPR No. 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR</p>
</li>
<li>
<p>Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering</p>
</li>
</ol>
<h2><strong>Definisi Istilah Kunci</strong></h2>
<h3><strong>Pengadaan Barang/Jasa</strong></h3>
<p>Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa tersebut.
<em>(Perpres No.4 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (25))</em></p>
<h3><strong>Layanan Pengadaan Secara Elektronik</strong></h3>
<p>LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk khusus untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Unit ini melayani ULP/Panitia/Pokja ULP yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. Sistem ini dikembangkan untuk mewujudkan pengadaan yang mengedepankan prinsip:</p>
<ul>
<li>Persaingan usaha yang sehat</li>
<li>Efisiensi pelaksanaan</li>
<li>Efektivitas proses</li>
<li>Transparansi sistem</li>
</ul>
<h3><strong>SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)</strong></h3>
<p>SPSE adalah aplikasi e-Procurement yang dikembangkan LKPP untuk seluruh instansi pemerintah Indonesia. Sistem ini memiliki keunggulan:</p>
<ul>
<li>Bebas biaya lisensi</li>
<li>Terintegrasi dengan Lembaga Sandi Negara untuk enkripsi</li>
<li>Dilengkapi subsistem audit dari BPKP</li>
<li>Standarisasi nasional</li>
</ul>
<h3><strong>Pelelangan Sederhana</strong></h3>
<p>Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lain dengan batasan nilai pekerjaan maksimal Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).</p>
<h3><strong>Pengguna Barang/Jasa</strong></h3>
<p>Pejabat yang memiliki kewenangan penggunaan Barang/Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I.
<em>(Perpres No.4 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (3))</em></p>
<h3><strong>Barang dan Jasa Lainnya</strong></h3>
<p><strong>Barang:</strong>
Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
<em>(Perpres No.4 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (14))</em></p>
<p><strong>Jasa Lainnya:</strong>
Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, selain Jasa Konsultansi, Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
<em>(Perpres No.4 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (17))</em></p>
<h3><strong>Kepala Satuan Kerja (Kasatker)</strong></h3>
<p>Pejabat yang memegang posisi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Barang.
<em>(Permen PU No. 07/PRT/M/2011, Pasal 1 angka 4)</em></p>
<h3><strong>Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)</strong></h3>
<p>Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
<em>(Perpres No.4 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (6))</em></p>
<h3><strong>Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</strong></h3>
<p>Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
<em>(Perpres No.4 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (7))</em></p>
<h3><strong>Unit Layanan Pengadaan (ULP)</strong></h3>
<p>Unit organisasi pemerintah yang bersifat permanen untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
<em>(Perpres No.4 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (8))</em></p>
<h3><strong>Pokja ULP</strong></h3>
<p>Kelompok Kerja dalam ULP yang bertugas melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
<em>(Perpres No.4 Tahun 2015 Pasal 15 ayat (1))</em></p>
<h3><strong>Penyedia</strong></h3>
<p>Badan usaha atau perseorangan yang menyediakan barang/layanan jasa.
<em>(Perpres No.4 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (12))</em></p>
<h3><strong>Dokumen Pengadaan</strong></h3>
<p>Dokumen yang ditetapkan ULP/Pejabat Pengadaan berisi informasi dan ketentuan yang harus dipatuhi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
<em>(Perpres No.4 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (21))</em></p>
<h3><strong>Usaha Kecil</strong></h3>
<p>Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perseorangan/badan usaha yang bukan merupakan anak/cabang perusahaan yang dimiliki/dikuasai usaha menengah/besar, sesuai kriteria UU UMKM.
<em>(Perpres No.4 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (34))</em></p>
<h3><strong>Surat Jaminan</strong></h3>
<p>Jaminan tertulis yang bersifat:</p>
<ul>
<li>Mudah dicairkan</li>
<li>Tidak bersyarat (unconditional)</li>
<li>Diterbitkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Asuransi</li>
<li>Diserahkan Penyedia kepada PPK/ULP
<em>(Perpres No.4 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (35))</em></li>
</ul>
<h3><strong>Pascakualifikasi</strong></h3>
<p>Proses penilaian kualifikasi yang dilaksanakan setelah pemasukan penawaran.
<em>(Perpres No.4 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (15))</em></p>
<h3><strong>Klarifikasi</strong></h3>
<p>Kegiatan meminta penjelasan dari penyedia barang/jasa mengenai substansi penawaran yang kurang jelas, dengan ketentuan:</p>
<ul>
<li>Dilakukan secara tertulis</li>
<li>Dapat melalui tatap muka</li>
<li>Tidak mengubah harga/substansi penawaran</li>
</ul>
<h3><strong>Harga Perkiraan Sendiri (HPS)</strong></h3>
<p>Perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dikalkulasikan secara profesional oleh Panitia/ULP dan disahkan PPK, berfungsi untuk:</p>
<ol>
<li>
<p>Menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk:</p>
<ul>
<li>Pengadaan Barang</li>
<li>Pekerjaan Konstruksi</li>
<li>Jasa Lainnya</li>
<li>Jasa Konsultansi dengan metode Pagu Anggaran</li>
</ul>
</li>
<li>
<p>Menentukan besaran Jaminan Pelaksanaan untuk penawaran &#x3C; 80% nilai total HPS
<em>(Perpres No.4 Tahun 2015 Pasal 66 ayat (5) b dan c)</em></p>
</li>
</ol>


Panduan komprehensif istilah-istilah dalam LPSE berdasarkan regulasi terbaru mencakup definisi resmi, implementasi, dan dasar hukum

Panduan Komprehensif E-Tendering Sesuai Perka LKPP 1 Tahun 2015

<h2><strong>Klasifikasi Barang/Jasa untuk E-Tendering</strong></h2>
<h3><strong>Kategori Barang Eligible</strong></h3>
<h4>1. Barang Pabrikan Tanpa Uji Komisioning</h4>
<ul>
<li><strong>Contoh:</strong>
<ul>
<li>Kendaraan bermotor (roda 2/3/4+)</li>
<li>Perangkat IT (komputer, server, printer)</li>
<li>Genset &#x26; peralatan listrik</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Persyaratan:</strong>
<ul>
<li>Memiliki sertifikat pabrikan</li>
<li>Garansi resmi distributor</li>
<li>Spesifikasi teknis standar SNI</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h4>2. Material Konstruksi</h4>
<ul>
<li><strong>Jenis Material:</strong>
<ul>
<li>Bahan mentah: Pasir, batu kali, tanah urug</li>
<li>Material olahan: Semen, besi beton, cat</li>
<li>Komponen struktural: Pipa PVC, baja ringan</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Verifikasi:</strong>
<ul>
<li>Sertifikat uji laboratorium</li>
<li>Dokumen asal-usul material</li>
<li>Compliance dengan RKS</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h4><strong>Jasa Lainnya yang Dapat Dilelang</strong></h4>
<p>| Kategori Jasa | Contoh Spesifik | Kompleksitas |
|--------------|-----------------|-------------|
| Jasa Kebersihan | Cleaning service gedung bertingkat | Medium |
| Jasa Logistik | Distribusi barang antar pulau | High |
| Jasa Event | Penyelenggaraan pameran nasional | High |</p>
<h2><strong>Prosedur Kontrak Terstruktur</strong></h2>
<h4><strong>Kontrak Harga Satuan (Unit Price)</strong></h4>
<p><strong>Karakteristik Utama:</strong></p>
<ul>
<li>Pembayaran berdasarkan realisasi volume</li>
<li>Fleksibilitas perubahan desain</li>
<li>Risiko pembayaran ditanggung pengguna anggaran</li>
</ul>
<p><strong>Contoh Implementasi:</strong></p>
<ol>
<li>Pengaspalan jalan sepanjang 5km</li>
<li>Instalasi jaringan listrik perkantoran</li>
<li>Pengadaan material timbunan bendungan</li>
</ol>
<p><strong>Persyaratan Dokumen:</strong></p>
<ul>
<li>Daftar harga satuan terinci</li>
<li>Mekanisme pengukuran progres</li>
<li>Klausul perubahan volume</li>
</ul>
<h4><strong>Kontrak Lump Sum</strong></h4>
<p><strong>Ciri Khusus:</strong></p>
<ul>
<li>Harga tetap sejak penandatanganan</li>
<li>Risiko inflasi ditanggung penyedia</li>
<li>Tidak ada perubahan desain</li>
</ul>
<p><strong>Studi Kasus:</strong></p>
<ul>
<li>Pengadaan 100 unit laptop merk tertentu</li>
<li>Pembangunan gardu listrik standar PLN</li>
<li>Penyediaan seragam pegawai instansi</li>
</ul>
<h2><strong>Tahapan Krusial E-Tendering</strong></h2>
<h3>1. Persiapan oleh PPK</h3>
<ul>
<li>
<p><strong>Penyusunan HPS:</strong></p>
<ul>
<li>Analisis harga pasar 3 vendor</li>
<li>Penyesuaian dengan e-katalog</li>
<li>Verifikasi oleh tim teknis</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>Spesifikasi Teknis:</strong></p>
<ul>
<li>Level 1: Spesifikasi umum (jenis/kategori)</li>
<li>Level 2: Spesifikasi teknis detail</li>
<li>Level 3: Gambar kerja dan shop drawing</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3>2. Proses oleh Pokja ULP</h3>
<p><strong>Alur Kerja Terperinci:</strong></p>
<ol>
<li>Input data paket ke SPSE</li>
<li>Publikasi pengumuman:
<ul>
<li>Portal Pengadaan Nasional</li>
<li>Website institusi</li>
<li>Papan pengumuman fisik</li>
</ul>
</li>
<li>Masa tanya jawab elektronik (5 hari kerja)</li>
<li>Evaluasi administrasi otomatis</li>
<li>Pembukaan penawaran virtual</li>
<li>Verifikasi dokumen fisik</li>
</ol>
<h3>3. Kewajiban Penyedia</h3>
<ul>
<li>
<p><strong>Registrasi SIKaP:</strong></p>
<ul>
<li>Update riwayat kontrak 5 tahun terakhir</li>
<li>Unggah sertifikat kompetensi</li>
<li>Verifikasi NPWP dan NIB</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>Teknis Penawaran:</strong></p>
<ul>
<li>Enkripsi dokumen menggunakan Apendo v2.3+</li>
<li>Batas akhir upload: H-1 jam tutup tender</li>
<li>Format file: PDF/A dengan digital signature</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h2><strong>Manajemen Risiko Terintegrasi</strong></h2>
<h4>Matriks Risiko Utama</h4>
<p>| Risiko | Probability | Impact | Mitigasi |
|--------|-------------|--------|----------|
| Gagal dekripsi | Medium | High | Pelatihan penggunaan Apendo |
| Data SIKaP kadaluarsa | High | Medium | Notifikasi otomatis 30 hari sebelumnya |
| Keterlambatan HPS | Low | Critical | Pembuatan HPS paralel |</p>
<h4>Protokol Anti Kecurangan</h4>
<ul>
<li>
<p><strong>Validasi Cross-Check:</strong></p>
<ul>
<li>Pengecekan IP address peserta</li>
<li>Analisis pola penawaran mencurigakan</li>
<li>Audit trail terenkripsi</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>Sanksi Terstruktur:</strong></p>
<ol>
<li>Pelanggaran ringan: Peringatan tertulis</li>
<li>Pelanggaran sedang: Pemblokiran 6 bulan</li>
<li>Pelanggaran berat: Daftar hitam nasional</li>
</ol>
</li>
</ul>
<h2><strong>Integrasi Sistem SPSE 3.0</strong></h2>
<h4>Fitur Unggulan Terbaru</h4>
<ul>
<li>
<p><strong>Auto-Qualification Check:</strong></p>
<ul>
<li>Verifikasi otomatis terhadap SIKaP</li>
<li>Alert ketidaksesuaian spesifikasi</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>E-Reverse Auction:</strong></p>
<ul>
<li>Mekanisme penawaran balik real-time</li>
<li>Batas maksimal 3 putaran</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>Contract Lifecycle Management:</strong></p>
<ul>
<li>Monitoring progres fisik</li>
<li>Pembayaran elektronik terintegrasi</li>
<li>Arsip kontrak digital</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h2><strong>Regulasi Pendukung</strong></h2>
<h4>Hierarki Peraturan</h4>
<ol>
<li>Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa</li>
<li>Perka LKPP 1/2015 tentang E-Tendering</li>
<li>Permen PUPR 31/2015 tentang Standar Dokumen</li>
</ol>
<h4>Dokumen Wajib</h4>
<ul>
<li>Formulir Isian Elektronik (FIE)</li>
<li>Berita Acara Elektronik (BAE)</li>
<li>Dokumen Penawaran Terenkripsi (DPT)</li>
</ul>
<p><strong>Referensi:</strong></p>
<ul>
<li><a href="https://peraturan.bpk.go.id/Download/150817/Peraturan%20Kepala%20LKPP%20Nomor%201%20Tahun%202015.pdf">Teks Lengkap Perka LKPP 1/2015</a></li>
</ul>


Analisis mendalam implementasi e-tendering meliputi prosedur lelang elektronik, manajemen kontrak, dan integrasi SPSE 3.0 sesuai regulasi terbaru

Panduan Teknis Prosedur E-Tendering dalam LPSE

<h2><strong>Rencana Umum Pengadaan (RUP)</strong></h2>
<h4><strong>Kewajiban Pengumuman RUP</strong></h4>
<p>Sesuai Perpres No. 4 Tahun 2015, Pasal 25 ayat (1), Pengguna Anggaran (PA) memiliki kewajiban untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing Kementerian/Lembaga/Institusi secara terbuka kepada masyarakat luas. Pengumuman ini dilakukan setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/Institusi mendapat persetujuan dari DPR.</p>
<h4><strong>Komponen dan Distribusi RUP</strong></h4>
<p>RUP yang telah disusun wajib memuat:</p>
<ul>
<li>Kebijakan umum pengadaan institusi</li>
<li>Rencana pengadaan detail</li>
<li>Rincian biaya pengadaan</li>
<li>Kerangka Acuan Kerja (KAK)</li>
</ul>
<p>Dokumen RUP harus ditetapkan oleh PA/KPA untuk kemudian diserahkan kepada:</p>
<ul>
<li>LPSE setempat</li>
<li>PPK yang ditunjuk</li>
<li>Pokja ULP/Pejabat Pengadaan</li>
</ul>
<p><em>Referensi: Perka LKPP No.14 Tahun 2012 Bab III A.1</em></p>
<h2><strong>Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)</strong></h2>
<h4><strong>Tahapan Persiapan PPK</strong></h4>
<p>Setelah menerima RUP, PPK wajib melaksanakan persiapan pengadaan dengan tahapan:</p>
<ol>
<li>
<p>Registrasi SPSE</p>
<ul>
<li>PPK yang belum memiliki akses wajib melakukan pendaftaran untuk mendapatkan kode akses (user id dan password) aplikasi SPSE</li>
<li>Verifikasi identitas sesuai SK penunjukan</li>
</ul>
</li>
<li>
<p>Penyerahan Dokumen RPP</p>
<ul>
<li>Menyiapkan paket pengadaan lengkap</li>
<li>Menyusun kerangka acuan kerja detail</li>
<li>Menghitung Harga Perkiraan Sendiri (HPS)</li>
<li>Membuat rancangan umum kontrak</li>
<li>Menyerahkan seluruh dokumen kepada Pokja ULP</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p><em>Referensi: Lampiran Perka LKPP No.1 Tahun 2015, Tata Cara E-Tendering, Bagian II angka 1</em></p>
<h4><strong>Pengkajian Ulang RUP (PURUP)</strong></h4>
<p>Dapat dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang melibatkan:</p>
<ul>
<li>PPK sebagai penanggung jawab anggaran</li>
<li>Pokja ULP/Pejabat Pengadaan</li>
<li>Tim Teknis terkait bidang</li>
</ul>
<p>Tujuan PURUP:</p>
<ul>
<li>Evaluasi kelayakan paket</li>
<li>Sinkronisasi kebutuhan</li>
<li>Optimalisasi anggaran</li>
</ul>
<p><em>Referensi: Perka LKPP No.14 Tahun 2012 Bab III Bag. A.2</em></p>
<h2><strong>Upload Dokumen dan Pengumuman</strong></h2>
<h4><strong>Prosedur Unggah Dokumen</strong></h4>
<p>Pokja ULP melaksanakan tahapan berikut dengan durasi minimum 4 hari kerja:</p>
<ol>
<li>
<p>Unggah Dokumen Pengadaan</p>
<ul>
<li>Dokumen tender lengkap</li>
<li>Dokumen kualifikasi</li>
<li>Pengumuman paket</li>
<li>Formulir pendaftaran</li>
</ul>
</li>
<li>
<p>Pembuatan Paket SPSE</p>
<ul>
<li>Input informasi paket detail</li>
<li>Penetapan sistem pengadaan</li>
<li>Verifikasi data dari PPK</li>
<li>Keputusan internal Pokja ULP</li>
</ul>
</li>
<li>
<p>Administrasi Dokumen</p>
<ul>
<li>Input nomor surat RPP</li>
<li>Referensi dokumen PPK</li>
<li>Dasar pembuatan paket</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h4><strong>Penyusunan Timeline</strong></h4>
<p>Pokja ULP menyusun jadwal berdasarkan hari kalender mengacu pada Perpres 54/2010 dengan memperhatikan jam dan hari kerja untuk:</p>
<ol>
<li>Tahap Aanwijzing</li>
<li>Deadline Penawaran</li>
<li>Pembukaan Dokumen</li>
<li>Pembuktian Kualifikasi</li>
<li>Pengumuman Hasil</li>
<li>Masa Sanggah</li>
</ol>
<h4><strong>Ketentuan Dokumen Elektronik</strong></h4>
<p>Penyusunan dokumen dilakukan melalui:</p>
<ol>
<li>Upload dokumen sesuai standar SPSE</li>
<li>Penggunaan form isian elektronik</li>
</ol>
<p><em>Catatan: Menggunakan standar dokumen e-lelang dengan pascakualifikasi v1.1</em></p>
<h2><strong>Aanwijzing dan Penjelasan</strong></h2>
<h4><strong>Mekanisme Penjelasan</strong></h4>
<ol>
<li>Dilakukan online via SPSE</li>
<li>Minimum 3 hari kerja post-pengumuman</li>
<li>Pokja ULP memberikan informasi esensial</li>
<li>Tanya jawab real-time</li>
<li>Dokumentasi dalam BAPP</li>
</ol>
<h4><strong>Ketentuan Tambahan</strong></h4>
<ul>
<li>Pokja dapat menambah waktu penjelasan</li>
<li>Peserta tidak dapat bertanya setelah deadline</li>
<li>Pokja tetap menjawab pertanyaan akhir</li>
<li>BAPP wajib diunggah ke SPSE</li>
</ul>
<h4><strong>Addendum Dokumen</strong></h4>
<ul>
<li>Dapat dilakukan berulang</li>
<li>Minimum 2 hari pre-closing</li>
<li>Perpanjangan waktu jika substansial</li>
</ul>
<h2><strong>Kualifikasi dan Persyaratan</strong></h2>
<h4><strong>Mekanisme Data Kualifikasi</strong></h4>
<ol>
<li>Penyampaian via form SPSE</li>
<li>Upload dokumen pendukung</li>
<li>Verifikasi data real-time</li>
</ol>
<h4><strong>Pernyataan Wajib Penyedia</strong></h4>
<p>Penyedia menyatakan secara elektronik:</p>
<ol>
<li>
<p>Status hukum:</p>
<ul>
<li>Tidak dalam pengawasan pengadilan</li>
<li>Tidak pailit</li>
<li>Operasional aktif</li>
</ul>
</li>
<li>
<p>Kepatuhan:</p>
<ul>
<li>Tidak masuk daftar hitam</li>
<li>Bebas sanksi pidana</li>
<li>Data kualifikasi valid</li>
</ul>
</li>
<li>
<p>Status kepegawaian:</p>
<ul>
<li>Bukan pegawai K/L/D/I</li>
<li>Atau cuti di luar tanggungan</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h4><strong>Ketentuan Konsorsium</strong></h4>
<p>Untuk penyedia berbentuk konsorsium/kemitraan:</p>
<ul>
<li>Pemasukan oleh lead firm</li>
<li>Dokumentasi kerjasama</li>
<li>Tanggung jawab renteng</li>
</ul>
<h2><strong>Submission Dokumen Penawaran</strong></h2>
<h4><strong>Prosedur Penyampaian</strong></h4>
<ol>
<li>Melalui fitur SPSE</li>
<li>Menggunakan Apendo/Spamkodok</li>
<li>Format single file:
<ul>
<li>Administrasi</li>
<li>Teknis</li>
<li>Harga terenkripsi</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h4><strong>Validitas Dokumen</strong></h4>
<ul>
<li>Ditandatangani elektronik</li>
<li>Oleh pimpinan/direktur</li>
<li>Atau kepala cabang resmi</li>
<li>Dengan dokumen otentik</li>
</ul>
<h4><strong>Ketentuan Upload</strong></h4>
<ol>
<li>Dapat mengunggah ulang</li>
<li>Sampai batas waktu</li>
<li>Mengikuti SOP Apendo</li>
<li>Verifikasi checksum</li>
</ol>
<h2><strong>Evaluasi dan Pengumuman</strong></h2>
<h4><strong>Prosedur Pembukaan</strong></h4>
<ol>
<li>Download oleh Pokja ULP</li>
<li>Dekripsi dengan Apendo</li>
<li>Input harga penawaran</li>
<li>Koreksi aritmatik</li>
</ol>
<h4><strong>Penanganan File Bermasalah</strong></h4>
<p>Jika file tidak dapat dibuka:</p>
<ol>
<li>Lapor ke LPSE</li>
<li>Eskalasi ke LKPP</li>
<li>Verifikasi status</li>
<li>Keputusan final</li>
</ol>
<h4><strong>Pembuktian Kualifikasi</strong></h4>
<ul>
<li>Dilakukan offline</li>
<li>Verifikasi dokumen fisik</li>
<li>Cross-check SIKaP</li>
<li>Penetapan status</li>
</ul>
<h2><strong>Negosiasi Khusus</strong></h2>
<h4><strong>Kondisi Negosiasi</strong></h4>
<p>Sesuai Perpres 4/2015 Pasal 109:</p>
<ul>
<li>Penawaran &#x3C;3 peserta</li>
<li>Negosiasi teknis</li>
<li>Negosiasi harga/biaya</li>
</ul>
<h2><strong>Mekanisme Sanggah</strong></h2>
<h4><strong>Ketentuan Sanggahan</strong></h4>
<ol>
<li>
<p>Peserta yang dapat menyanggah:</p>
<ul>
<li>Sudah memasukkan kualifikasi</li>
<li>Dokumen lengkap terbuka</li>
</ul>
</li>
<li>
<p>Komponen minimum penawaran:</p>
<ul>
<li>Harga penawaran</li>
<li>Daftar kuantitas</li>
<li>Spesifikasi teknis</li>
</ul>
</li>
<li>
<p>Prosedur:</p>
<ul>
<li>Satu kali sanggah</li>
<li>Via SPSE</li>
<li>Jawaban maksimal 3 hari</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h2><strong>Penetapan Pemenang</strong></h2>
<h4><strong>Mekanisme Penetapan</strong></h4>
<ol>
<li>Via aplikasi SPSE</li>
<li>Post pembahasan internal</li>
<li>Persetujuan PA untuk:
<ul>
<li>Paket >100 miliar</li>
<li>Multiple winner</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h4><strong>Penanganan Ketidaksetujuan</strong></h4>
<p>Jika PPK tidak setuju:</p>
<ol>
<li>Eskalasi ke PA/KPA</li>
<li>Opsi keputusan:
<ul>
<li>Evaluasi ulang</li>
<li>Tender gagal</li>
<li>Keputusan final</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h2><strong>Penerbitan SPPBJ</strong></h2>
<h4><strong>Prosedur Penerbitan</strong></h4>
<ol>
<li>PPK mencetak via SPSE</li>
<li>Tanda tangan maksimal 2 hari</li>
<li>Scan dan upload</li>
<li>Distribusi ke pemenang</li>
</ol>
<h4><strong>Alternatif Offline</strong></h4>
<p>Jika SPSE bermasalah:</p>
<ol>
<li>Terbitkan manual</li>
<li>Input data sistem</li>
<li>Upload hasil scan</li>
<li>Update status</li>
</ol>
<p><strong>Referensi:</strong></p>
<ul>
<li><a href="https://peraturan.bpk.go.id/Download/150817/Peraturan%20Kepala%20LKPP%20Nomor%201%20Tahun%202015.pdf">Teks Lengkap Perka LKPP 1/2015</a></li>
</ul>


Analisis mendalam prosedur e-tendering LPSE sesuai Perka LKPP 1/2015 meliputi RUP, RPP, dokumen pengadaan, evaluasi, dan penetapan pemenang

Daftar Tanya Jawab E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP)

Daftar tanya jawab mengenai e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) untuk penyedia barang.

Panduan Pendaftaran dan Penggunaan LPSE

<h2><strong>Pendahuluan</strong></h2>
<p>Implementasi sistem pengadaan barang/jasa elektronik memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan. Sistem ini berperan penting dalam memperluas akses pasar, mendorong persaingan sehat, meningkatkan efisiensi operasional, memfasilitasi pemantauan yang efektif, serta menjamin ketersediaan data real-time untuk memastikan integritas dalam proses pengadaan barang/jasa.</p>
<p>Saat ini, seluruh proyek yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, baik tingkat daerah maupun pusat, wajib dilaksanakan melalui platform LPSE. Bagi perusahaan yang belum memiliki akun LPSE, sangat direkomendasikan untuk segera melakukan registrasi di kantor LPSE terdekat di wilayah Anda.</p>
<p>Keunggulan sistem LPSE terletak pada integrasinya secara nasional. Setelah berhasil mendaftar di satu LPSE, akun tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengakses layanan LPSE di seluruh Indonesia. Sebagai contoh, perusahaan yang telah terdaftar di LPSE DKI Jakarta dapat berpartisipasi dalam tender LPSE di Jawa Tengah dengan hanya melakukan verifikasi di kantor LPSE setempat.</p>
<h2><strong>Ketentuan Umum</strong></h2>
<ol>
<li>
<p>Setiap penyedia barang/jasa yang bermaksud berpartisipasi dalam lelang elektronik melalui LPSE Kementerian Keuangan diwajibkan melakukan registrasi online melalui portal resmi www.lpse.depkeu.go.id.</p>
</li>
<li>
<p>Pasca registrasi online, penyedia wajib melaksanakan verifikasi dengan mengunjungi kantor LPSE Kementerian Keuangan (pusat atau daerah) untuk memperoleh kredensial berupa user-id dan password.</p>
</li>
<li>
<p>Jangka waktu pelaksanaan verifikasi ditetapkan maksimal 30 hari kalender terhitung sejak penerimaan email konfirmasi pendaftaran online.</p>
</li>
<li>
<p>Apabila verifikasi tidak dilaksanakan dalam rentang waktu yang ditentukan, sistem akan secara otomatis menghapus data pendaftaran.</p>
</li>
<li>
<p>Penyedia yang datanya terhapus memiliki kesempatan untuk melakukan pendaftaran ulang secara online dan segera menjalani proses verifikasi.</p>
</li>
</ol>
<h2><strong>Prosedur Pendaftaran</strong></h2>
<h3><strong>A. Pendaftaran Online</strong></h3>
<ol>
<li>Kunjungi portal LPSE (contoh: https://lpse.lkpp.go.id/eproc4)</li>
<li>Pilih opsi pendaftaran sebagai penyedia barang/jasa</li>
<li>Daftarkan alamat email resmi perusahaan</li>
<li>Unduh dokumen Formulir Pendaftaran dan Formulir Keikutsertaan</li>
<li>Tekan tombol "mendaftar"</li>
<li>Periksa kotak masuk email terdaftar dan ikuti instruksi</li>
<li>Lengkapi seluruh informasi yang diminta</li>
<li>Finalisasi dengan klik "mendaftar" atau "kirim"</li>
</ol>
<h3><strong>B. Pendaftaran Offline</strong></h3>
<p>Saat melakukan verifikasi offline, siapkan dokumen asli beserta softcopy (hasil pemindaian berwarna dalam format PDF) dari berkas-berkas berikut:</p>
<ol>
<li>Formulir Keikutsertaan (bermaterai)</li>
<li>Surat Penunjukan Admin* dan KTP Admin</li>
<li>Surat Kuasa (bermaterai)</li>
<li>Form Penyedia (6 lembar)</li>
<li>KTP untuk seluruh Direksi/Komisaris/Pemilik Perusahaan/Pejabat yang berwenang</li>
<li>NPWP Perusahaan</li>
<li>Surat Ijin Usaha Perusahaan yang masih berlaku</li>
<li>Tanda Daftar Perusahaan</li>
<li>Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan Terakhir</li>
<li>Surat Keterangan Domisili</li>
<li>Surat Keterangan Fiskal tahun terakhir atau SPT PPh tahun terakhir</li>
<li>SSP PPh 25 masa 3 (tiga) bulan terakhir</li>
</ol>
<p><strong>Keterangan:</strong></p>
<ul>
<li>No.1 s.d. 4 dapat di download pada website LPSE</li>
<li>Setiap dokumen persyaratan dibuat dalam bentuk softcopy (scan) berwarna format PDF</li>
<li>Admin adalah pegawai yang diberi kuasa oleh Direksi/Pemilik Perusahaan</li>
<li>Dokumen asli hanya diperlukan untuk keperluan verifikasi</li>
<li>Alamat e-mail yang didaftarkan adalah alamat e-mail milik perusahaan</li>
<li>Perubahan alamat e-mail harus disertai surat kuasa dan surat pernyataan dari direksi</li>
</ul>
<h2><strong>Tata Cara Pendaftaran Lelang</strong></h2>
<p>Seluruh proses pendaftaran lelang dilakukan secara elektronik melalui platform online. Peserta dapat mengakses informasi lengkap mengenai paket pekerjaan dan jadwal melalui portal resmi. Berikut adalah panduan lengkap yang wajib diperhatikan:</p>
<ul>
<li>
<p>Dalam lelang dengan sistem pasca kualifikasi, setiap penyedia diwajibkan untuk melakukan pengisian data kualifikasi perusahaan secara lengkap melalui portal. Sistem akan mengizinkan pencetakan Surat Pernyataan Minat setelah data kualifikasi terisi lengkap dan nilai penawaran dimasukkan. Khusus untuk metode prakualifikasi, pencetakan form dimungkinkan tanpa perlu memasukkan nilai penawaran terlebih dahulu.</p>
</li>
<li>
<p>Untuk aspek keamanan sistem, setiap penyedia berkewajiban untuk segera mengubah password default yang diterima melalui email. Tanggung jawab penuh atas kerahasiaan password berada di tangan Direktur Perusahaan. Sistem telah dirancang untuk melakukan enkripsi otomatis terhadap nilai penawaran hingga waktu pembukaan penawaran yang telah ditentukan.</p>
</li>
<li>
<p>Setiap Surat Pernyataan Minat wajib disertai materai dan tanda tangan sebelum dilampirkan bersama dokumen penawaran. Hal yang sama berlaku untuk form kualifikasi yang dicetak dari portal, yang juga memerlukan materai, tanda tangan, dan pencantuman tanggal.</p>
</li>
<li>
<p>Penawaran akan dianggap sah apabila memenuhi tiga kriteria: pemilihan paket pekerjaan telah dilakukan, nilai penawaran telah diinput ke portal, dan dokumen fisik telah diserahkan kepada panitia pengadaan.</p>
</li>
<li>
<p>Sistem akan mengunci perubahan nilai penawaran di portal 1 jam sebelum jadwal pembukaan. Perlu diperhatikan bahwa jika terdapat perbedaan antara nilai yang tercantum di portal dengan dokumen fisik, maka penawaran akan dinyatakan tidak memenuhi syarat.</p>
</li>
<li>
<p>Sesi Aanwijzing dijadwalkan dalam rentang waktu hari ke-8 hingga ke-14 setelah pengumuman. Jadwal pasti akan dipublikasikan melalui portal. Peserta dapat mengajukan pertanyaan secara online, dan seluruh proses tanya jawab akan tercatat dalam Berita Acara.</p>
</li>
<li>
<p>Proses pembukaan sampul penawaran dilaksanakan tepat pada hari ke-14 (empat belas) hari kerja setelah pengumuman paket pekerjaan. Panitia pengadaan akan mencatat waktu, tanggal, dan lokasi penerimaan dokumen penawaran (hard copy) pada sampul dan menginput informasi tersebut ke portal resmi eProcurement.</p>
</li>
<li>
<p>Dalam tahap evaluasi awal menggunakan sistem gugur, panitia akan melaksanakan koreksi aritmatik (jika diperlukan) untuk seluruh penawaran yang masuk. Hasil koreksi kemudian diinput ke portal e-procurement. Evaluasi administrasi, teknis, dan kewajaran harga akan dilakukan terhadap 10 penawaran terendah (termasuk hasil koreksi aritmatik sesuai Lampiran Keppres 80/2003). Proses evaluasi mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Bab II. A.1.f.</p>
</li>
<li>
<p>Sesuai ketentuan Keppres tersebut, untuk evaluasi menggunakan sistem nilai (merit point system), penyampaian dokumen penawaran fisik (hard copy) menggunakan metode 2 sampul / 2 tahap. Komponen dokumen pengadaan meliputi:</p>
<ul>
<li>Dokumen penawaran administrasi &#x26; teknis</li>
<li>Dokumen penawaran harga</li>
<li>Dokumen kualifikasi dilengkapi pakta integritas dan surat pernyataan minat</li>
</ul>
</li>
<li>
<p>Seluruh dokumen tersebut harus dimasukkan ke dalam sampul terpisah, kemudian digabungkan dalam satu sampul besar. Pengecualian berlaku untuk pakta integritas dan surat pernyataan minat yang tidak dimasukkan ke dalam sampul-sampul tersebut. Pakta integritas wajib ditandatangani oleh direktur perusahaan terlebih dahulu, dilanjutkan dengan tanda tangan Pelaksana Kegiatan dan Panitia Lelang saat pembukaan sampul. Sampul utama diserahkan ke alamat panitia pengadaan.</p>
</li>
<li>
<p>Secara paralel, penyedia juga wajib menginput data penawaran kuantitatif (teknis dan harga) ke portal e-procurement. Data tersebut akan diolah secara otomatis oleh sistem skoring. Untuk data kualitatif, panitia akan melakukan konversi menjadi nilai numerik dan menginputnya ke portal untuk kalkulasi nilai total setiap peserta. Mengingat keragaman karakteristik pekerjaan antar Satuan Kerja, penetapan bobot penilaian dilakukan per paket oleh masing-masing panitia lelang. Metode perhitungan skor dapat diakses oleh penyedia melalui RKS yang tersedia untuk diunduh saat pengumuman lelang.</p>
</li>
<li>
<p>Panitia pengadaan bertanggung jawab untuk menyusun dan mengunggah Berita Acara Pembukaan Sampul penawaran ke sistem e-procurement.</p>
</li>
<li>
<p>Berdasarkan hasil evaluasi pada poin 5 dan 6, untuk sistem gugur akan dipilih 3 penawaran terendah yang responsif sebagai calon pemenang dan cadangan. Sedangkan untuk sistem nilai, 3 peserta dengan nilai total tertinggi (gabungan evaluasi teknis dan harga) akan diajukan sebagai calon pemenang dan cadangan. Ketiga perusahaan terpilih akan menjalani verifikasi menyeluruh terhadap data kualifikasi, meliputi pemeriksaan dokumen asli atau salinan resmi serta konfirmasi dengan instansi terkait.</p>
</li>
<li>
<p>Dalam pelaksanaan Pelelangan Umum/Seleksi Umum dengan Prakualifikasi, prosedur yang diterapkan serupa dengan pasca kualifikasi, dengan perbedaan utama pada waktu penilaian kualifikasi yang dilakukan di awal sesuai ketentuan Lampiran Keppres nomor 80 tahun 2003 Bab I. D.</p>
</li>
<li>
<p>Setiap pihak yang terlibat wajib menjunjung tinggi profesionalisme dan independensi, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan untuk mencegah penyimpangan.</p>
</li>
<li>
<p>Dilarang melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi pihak lain, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat.</p>
</li>
<li>
<p>Setiap keputusan yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan tertulis harus diterima dan dipertanggungjawabkan oleh semua pihak.</p>
</li>
<li>
<p>Seluruh pihak wajib menghindari dan mencegah:</p>
<ul>
<li>Konflik kepentingan antar pihak terkait</li>
<li>Kebocoran dan pemborosan keuangan negara</li>
<li>Penyalahgunaan wewenang</li>
<li>Praktik kolusi dan korupsi</li>
</ul>
</li>
<li>
<p>Terdapat larangan tegas untuk menerima, menawarkan, atau menjanjikan pemberian dalam bentuk apapun, termasuk hadiah, imbalan, komisi, atau rabat, kepada siapapun yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa.</p>
</li>
</ul>
<p><strong>Sumber:</strong></p>
<ul>
<li>Portal LPSE Kementerian Keuangan http://www.romadan.kemenkeu.go.id</li>
<li>Kajian Implementasi E-Procurement dalam Pengadaan Pemerintah (2023)</li>
<li>Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen Pengadaan Vol. 2 No. 1</li>
</ul>


Panduan lengkap mengenai tata cara pendaftaran dan penggunaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk kontraktor dan penyedia barang/jasa.

Persyaratan Dokumen Pendaftaran Pelaku Usaha LPSE LKPP

<h3><strong>1. Untuk Badan Usaha:</strong></h3>
<p>a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)/ Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang menunjukkan identitas dari Direksi/ Pejabat/ Pimpinan Perusahaan.</p>
<p>b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.</p>
<p>c. Akta Pendirian Perusahaan serta Akta Perubahan terakhir (jika ada) atau Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI (bagi Perseroan Perorangan).</p>
<p>d. Surat Kuasa (Jika pelaksanaan verifikasi tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi/Pejabat/Pimpinan Perusahaan/Pemilik Perusahaan).</p>
<p>e. KTP Penerima Kuasa (Jika pelaksanaan verifikasi tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi/Pejabat/Pimpinan Perusahaan/Pemilik Perusahaan).</p>
<h3><strong>2. Untuk Usaha Perorangan:</strong></h3>
<p>a. KTP pemilik usaha perorangan.</p>
<p>b. NPWP pemilik usaha perorangan.</p>
<h3><strong>3. Untuk Perusahaan Asing yang tidak memiliki kantor pewakilan atau cabang di Indonesia:</strong></h3>
<p>a. Akta/ Sertifikat Pendirian Perusahaan (Article of Incorporation).</p>
<p>b. Identitas Wajib Pajak (Tax Identification).</p>
<p><strong>Catatan:</strong></p>
<ul>
<li>
<p>Wajib membawa dokumen ASLI</p>
</li>
<li>
<p>Bagi Badan Usaha ataupun Perusahaan wajib melampirkan Surat Kuasa dan KTP Penerima Kuasa jika pelaksanaan verifikasi tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi/Pejabat/Pimpinan Perusahaan/Pemilik Perusahaan. Template dapat diunduh pada link berikut: https://lpse.lkpp.go.id/eproc4/publik/detil_special?beritaId=2867119</p>
</li>
</ul>
<p><strong>Sumber:</strong></p>
<ul>
<li>Portal LPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) https://lpse.lkpp.go.id/</li>
</ul>


Panduan lengkap mengenai persyaratan dokumen pendaftaran buat pelaku usaha LPSE LKPP.

Panduan Komprehensif Agen Pengadaan Berdasarkan Peraturan LKPP No.16 Tahun 2018

<h2><strong>Dasar Hukum dan Ketentuan Umum</strong></h2>
<h3><strong>Landasan Regulasi</strong></h3>
<ol>
<li>Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li>
<li>Perka LKPP 4/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja</li>
<li>Perpres 106/2007 jo. Perpres 157/2014 tentang LKPP</li>
</ol>
<h3><strong>Definisi Kunci</strong></h3>
<ul>
<li><strong>Agen Pengadaan</strong>: UKPBJ atau Pelaku Usaha yang diberi kepercayaan melaksanakan proses pengadaan</li>
<li><strong>Panel Agen</strong>: Kumpulan Agen Pengadaan terdaftar yang ditetapkan LKPP</li>
<li><strong>K/L/Perangkat Daerah Pengguna Jasa</strong>: Instansi yang membutuhkan jasa Agen Pengadaan</li>
</ul>
<h2><strong>Kriteria dan Persyaratan Agen Pengadaan</strong></h2>
<h3><strong>Untuk UKPBJ</strong></h3>
<ol>
<li>Tingkat kematangan minimal level 3</li>
<li>Memiliki SDM bersertifikat kompetensi pengadaan</li>
<li>Terdaftar dalam sistem informasi kelembagaan LKPP</li>
</ol>
<h3><strong>Untuk Pelaku Usaha</strong></h3>
<p>| Jenis            | Persyaratan                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <strong>Badan Usaha</strong>  | - NPWP aktif- Pengalaman minimal 3 tahun- SDM bersertifikat kompetensi- Bebas sanksi daftar hitam |
| <strong>Perorangan</strong>   | - KTP valid- NPWP aktif- Sertifikat kompetensi- Pernyataan bebas konflik kepentingan |</p>
<h2><strong>Mekanisme Pembentukan Panel Agen</strong></h2>
<h3><strong>Struktur Panel</strong></h3>
<ol>
<li>Panel UKPBJ</li>
<li>Panel Badan Usaha</li>
<li>Panel Perorangan</li>
</ol>
<h3><strong>Proses Registrasi</strong></h3>
<ol>
<li>Pendaftaran melalui sistem elektronik LKPP</li>
<li>Verifikasi administrasi (5 hari kerja)</li>
<li>Penilaian kapasitas teknis</li>
<li>Penetapan sebagai Agen Pengadaan</li>
<li>Dimasukkan dalam Panel sesuai kategori</li>
</ol>
<h2><strong>Proses Pemilihan Agen Pengadaan</strong></h2>
<h3><strong>Tahapan Seleksi</strong></h3>
<ol>
<li>Identifikasi kebutuhan oleh PPK</li>
<li>Prioritas pilih UKPBJ dalam Panel</li>
<li>Jika tidak tersedia, pilih dari Panel Badan Usaha/Perorangan</li>
<li>Beauty contest untuk multiple kandidat</li>
<li>Penandatanganan kontrak kinerja</li>
</ol>
<h3><strong>Hak dan Kewajiban</strong></h3>
<p><strong>Hak Agen:</strong></p>
<ul>
<li>Menerima insentif sesuai kontrak</li>
<li>Akses sistem pengadaan elektronik</li>
<li>Perlindungan hukum selama bertindak profesional</li>
</ul>
<p><strong>Kewajiban Agen:</strong></p>
<ul>
<li>Menyelesaikan masalah hukum akibat pekerjaannya</li>
<li>Melaporakan kinerja triwulanan</li>
<li>Patuhi kode etik pengadaan pemerintah</li>
<li>Menjaga kerahasiaan dokumen</li>
</ul>
<h2><strong>Monitoring dan Evaluasi Kinerja</strong></h2>
<h3><strong>Indikator Penilaian</strong></h3>
<ol>
<li>Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan (95% target)</li>
<li>Tingkat keberhasilan proses pengadaan (min. 85%)</li>
<li>Kepuasan pengguna jasa (skala 1-5)</li>
<li>Kesesuaian dengan prinsip value for money</li>
</ol>
<h3><strong>Sanksi Pelanggaran</strong></h3>
<ul>
<li>Pembekuan sementara dari Panel (3-6 bulan)</li>
<li>Pencabutan status Agen Pengadaan</li>
<li>Pelaporan ke aparat penegak hukum untuk pelanggaran berat</li>
<li>Pemblokiran akses sistem elektronik</li>
</ul>
<h2><strong>Ketentuan Transisi</strong></h2>
<ol>
<li>Masa adaptasi sistem panel: 6 bulan</li>
<li>Sertifikasi kompetensi wajib bagi agen perorangan hingga 2026</li>
<li>UKPBJ level 3 wajib terdaftar sebagai agen hingga 2025</li>
</ol>
<p><strong>Referensi:</strong></p>
<ul>
<li><a href="https://peraturan.bpk.go.id/Download/150689/Peraturan%20LKPP%20Nomor%2016%20Tahun%202018.pdf">Teks Lengkap Peraturan LKPP 16/2018</a></li>
</ul>


Analisis mendalam tentang kriteria, mekanisme seleksi, dan implementasi Agen Pengadaan sesuai regulasi terbaru LKPP

Ringkasan Perpres 16/2018 Tentang Reformasi Sistem Pengadaan Pemerintah

<h2><strong>Latar Belakang dan Ruang Lingkup Perubahan</strong></h2>
<h3><strong>Dasar Hukum</strong></h3>
<ul>
<li>Penggantian Perpres 54/2010 dan perubahan sebelumnya</li>
<li>UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara</li>
<li>UU No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan</li>
</ul>
<h3><strong>Tujuan Reformasi</strong></h3>
<ol>
<li>Optimalisasi nilai manfaat (value for money)</li>
<li>Peningkatan penggunaan produk dalam negeri</li>
<li>Penguatan peran UMKM dalam pengadaan</li>
<li>Digitalisasi proses pengadaan secara menyeluruh</li>
<li>Penerapan prinsip pengadaan berkelanjutan</li>
</ol>
<h2><strong>Perubahan Utama Sistem Pengadaan</strong></h2>
<h3><strong>1. Struktur Kelembagaan Baru</strong></h3>
<ul>
<li><strong>UKPBJ Wajib</strong>: Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di setiap K/L/D</li>
<li><strong>Agen Pengadaan</strong>: Kerjasama dengan pelaku usaha terpercaya</li>
<li><strong>Sertifikasi Kompetensi</strong>: Wajib bagi pelaku pengadaan hingga 2023</li>
</ul>
<h3><strong>2. Metode dan Threshold Pengadaan</strong></h3>
<p>| Metode Pengadaan          | Barang/Konstruksi (Maks) | Jasa Konsultansi (Maks) | Ketentuan Khusus          |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Pengadaan Langsung        | Rp200 juta               | Rp100 juta              | SPK wajib                 |
| Penunjukan Langsung        | Rp100 miliar             | Rp10 miliar             | Kompleksitas tinggi       |
| E-purchasing              | Rp200 juta               | -                       | Via katalog elektronik    |
| Tender Internasional       | >Rp1 triliun             | >Rp25 miliar            | Wajib kerjasama dengan BUMN |</p>
<h3><strong>3. Inovasi Kontrak</strong></h3>
<ol>
<li><strong>Kontrak Terintegrasi</strong>: Design-Build-Operate</li>
<li><strong>Kontrak Payung</strong>: Untuk kebutuhan berulang</li>
<li><strong>Kontrak Tahun Jamak</strong>: Maksimal 3 tahun anggaran</li>
<li><strong>Turnkey</strong>: Penyelesaian penuh oleh penyedia</li>
</ol>
<h2><strong>Penguatan Sistem Elektronik</strong></h2>
<h3><strong>SPSE 2.0 (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)</strong></h3>
<ul>
<li>Terintegrasi dengan sistem perencanaan dan pembayaran</li>
<li>Fitur utama:
<ul>
<li>E-katalog nasional</li>
<li>E-reverse auction</li>
<li>Monitoring real-time</li>
<li>Whistleblowing system</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3><strong>E-marketplace Wajib</strong></h3>
<ul>
<li>Prioritas produk UMKM (40% kuota)</li>
<li>Preferensi harga hingga 25% untuk TKDN tinggi</li>
<li>Klasifikasi produk:
<ul>
<li>Dalam negeri (wajib)</li>
<li>Hijau/ramah lingkungan</li>
<li>Inovasi lokal</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h2><strong>Mekanisme Pengawasan dan Sanksi</strong></h2>
<h3><strong>Pelanggaran Utama</strong></h3>
<ol>
<li>Pemecahan paket ilegal</li>
<li>Manipulasi kualifikasi</li>
<li>Pelanggaran TKDN</li>
<li>Keterlambatan penyelesaian pekerjaan</li>
</ol>
<h3><strong>Sanksi Administratif</strong></h3>
<p>| Pelanggaran                | Sanksi                      | Masa Berlaku  |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| Dokumen palsu              | Daftar Hitam + denda 10%    | 2 tahun       |
| KKN terbukti               | Pencabutan sertifikat       | Permanen      |
| Pelanggaran TKDN           | Pembatalan kontrak          | 1 tahun       |
| Keterlambatan >50 hari     | Denda 1‰/hari + blacklist   | 6 bulan       |</p>
<h2><strong>Ketentuan Transisi</strong></h2>
<ol>
<li>Sertifikasi kompetensi wajib bagi pelaku pengadaan hingga 2023</li>
<li>Masa adaptasi sistem elektronik 12 bulan</li>
<li>Kontrak existing tetap berlaku hingga berakhir</li>
<li>UKPBJ harus fully operational di semua instansi hingga 2024</li>
</ol>
<p><strong>Referensi:</strong></p>
<ul>
<li><a href="https://peraturan.bpk.go.id/Download/64076/Perpres%20Nomor%2016%20Tahun%202018.pdf">Teks Lengkap Perpres 16/2018</a></li>
</ul>


Panduan komprehensif Perpres 16/2018 mencakup digitalisasi pengadaan, peningkatan transparansi, dan penguatan UMKM dalam proses pengadaan pemerintah

Panduan Lengkap Perpres 4/2015 Tentang Perubahan Sistem Pengadaan Pemerintah

<h2><strong>Latar Belakang dan Ruang Lingkup Perubahan</strong></h2>
<h3><strong>Dasar Hukum Perubahan</strong></h3>
<ul>
<li>Perpres No.54/2010 tentang PBJP (sebelumnya)</li>
<li>UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara</li>
<li>PP No.29/2000 tentang Jasa Konstruksi</li>
<li>Perpres No.106/2007 tentang LKPP</li>
</ul>
<h3><strong>Tujuan Perubahan</strong></h3>
<ol>
<li>Optimalisasi penggunaan anggaran negara melalui digitalisasi proses</li>
<li>Peningkatan transparansi dengan sistem elektronik terintegrasi</li>
<li>Penyesuaian nilai threshold metode pengadaan</li>
<li>Penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas</li>
<li>Penyederhanaan prosedur administrasi pengadaan</li>
</ol>
<h2><strong>Perubahan Utama Sistem Pengadaan</strong></h2>
<h3><strong>1. Penguatan Sistem Elektronik (E-Procurement)</strong></h3>
<ul>
<li><strong>Wajib LPSE</strong>: Seluruh K/L/D/I harus menggunakan LPSE</li>
<li><strong>Portal Nasional</strong>: Terintegrasi dengan sistem LKPP</li>
<li><strong>E-Tendering Wajib</strong>:
<ul>
<li>Tanpa jaminan penawaran</li>
<li>Negosiasi langsung jika &#x3C;3 peserta</li>
<li>Daftar pendek 3-5 penyedia untuk jasa konsultansi</li>
</ul>
</li>
<li><strong>E-Catalogue</strong>:
<ul>
<li>Wajib digunakan untuk barang/jasa terdaftar</li>
<li>Dikelola pusat oleh LKPP</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3><strong>2. Penyesuaian Nilai Threshold</strong></h3>
<p>| Metode Pengadaan          | Barang/Konstruksi (Maks) | Jasa Konsultansi (Maks) | Ketentuan Khusus |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| Pengadaan Langsung        | Rp200 juta               | Rp50 juta                | SPK wajib        |
| Penunjukan Langsung        | Rp100 miliar             | Rp10 miliar              | Kompleksitas tinggi |
| Pelelangan Sederhana      | Rp5 miliar               | -                        | -                |
| Seleksi Sederhana         | -                        | Rp200 juta               | Pascakualifikasi |</p>
<h3><strong>3. Persyaratan Penyedia Baru</strong></h3>
<ul>
<li><strong>NPWP dan Pajak</strong>: Wajib kecuali pengadaan langsung</li>
<li><strong>Pengalaman</strong>: Minimal 1 pekerjaan dalam 4 tahun</li>
<li><strong>Kemitraan</strong>: Perjanjian kerja sama operasi jelas</li>
<li><strong>SKP (Sisa Kemampuan Paket)</strong>:
<ul>
<li>Usaha kecil: maks 5 paket</li>
<li>Non-kecil: 6 paket atau 1.2x pengalaman tertinggi</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Dokumen Wajib</strong>:
<ul>
<li>Surat pernyataan bebas sanksi pidana</li>
<li>Pakta integritas</li>
<li>Alamat fisik verifiable</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h2><strong>Mekanisme Kontrak dan Pembayaran</strong></h2>
<h3><strong>1. Jenis Perjanjian</strong></h3>
<ol>
<li>Bukti Pembelian (&#x3C;Rp10 juta)</li>
<li>Kuitansi (&#x3C;Rp50 juta)</li>
<li>SPK (Barang: &#x3C;Rp200 juta, Jasa: &#x3C;Rp50 juta)</li>
<li>Surat Perjanjian (Nilai di atas threshold SPK)</li>
<li>Surat Pesanan (E-Purchasing)</li>
</ol>
<h3><strong>2. Ketentuan Pembayaran</strong></h3>
<ul>
<li><strong>Uang Muka</strong>: Maks 20% dengan jaminan bank</li>
<li><strong>Retensi</strong>: 5% nilai kontrak untuk pemeliharaan</li>
<li><strong>Pembayaran Cepat</strong>:
<ul>
<li>Untuk bahan belum terpasang</li>
<li>Dengan jaminan khusus</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Denda Keterlambatan</strong>: 1‰/hari dari nilai kontrak</li>
</ul>
<h3><strong>3. Pemutusan Kontrak</strong></h3>
<ul>
<li><strong>Alasan Sah</strong>:
<ul>
<li>Keterlambatan >50 hari setelah termin</li>
<li>Indikasi KKN terbukti</li>
<li>Ketidakmampuan finansial penyedia</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Konsekuensi</strong>:
<ul>
<li>Penyedia masuk daftar hitam</li>
<li>Pencairan jaminan</li>
<li>Pelunasan sisa uang muka</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h2><strong>Penguatan Peran ULP dan Pejabat Pengadaan</strong></h2>
<h3><strong>Persyaratan Pejabat Pengadaan</strong></h3>
<ol>
<li>Memiliki sertifikat kompetensi LKPP</li>
<li>Menandatangani pakta integritas</li>
<li>Bebas konflik kepentingan</li>
<li>Larangan merangkap sebagai:
<ul>
<li>PPK</li>
<li>Bendahara</li>
<li>APIP (kecuali untuk kebutuhan internal)</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h3><strong>Wewenang Kelompok Kerja ULP</strong></h3>
<ol>
<li>Menetapkan dokumen pengadaan</li>
<li>Evaluasi administrasi dan teknis</li>
<li>Penetapan pemenang hingga Rp100 miliar (barang) dan Rp10 miliar (jasa)</li>
<li>Pengawasan proses pengadaan</li>
<li>Pelaporan ke pimpinan instansi</li>
</ol>
<h2><strong>Sanksi dan Pengawasan</strong></h2>
<h3><strong>Jenis Pelanggaran</strong></h3>
<ol>
<li>Pemecahan paket</li>
<li>Penggunaan metode tidak sesuai threshold</li>
<li>Pelanggaran proses e-procurement</li>
<li>Pungutan liar</li>
<li>Keterlibatan pegawai sebagai penyedia</li>
</ol>
<h3><strong>Mekanisme Sanksi</strong></h3>
<p>| Pelanggaran                | Sanksi Administratif      | Sanksi Hukum            |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Pemecahan paket            | Pembatalan proses         | Pelaporan KPK           |
| Negosiasi tidak transparan | Pembekuan akun elektronik | Denda hingga 10% HPS    |
| KKN terbukti               | Pencabutan sertifikat     | Tindak pidana korupsi   |
| Pelanggaran APIP           | Mutasi jabatan            | Sanksi disiplin PNS      |</p>
<h2><strong>Ketentuan Transisi</strong></h2>
<ol>
<li>Proses sedang berjalan tetap menggunakan aturan lama</li>
<li>Kontrak existing tetap berlaku sampai selesai</li>
<li>Masa adaptasi sistem elektronik 6 bulan</li>
<li>Sertifikat kompetensi lama tetap berlaku 1 tahun</li>
</ol>
<p><strong>Referensi:</strong></p>
<ul>
<li><a href="https://peraturan.bpk.go.id/Download/63400/Perpres_04_2015.pdf">Teks Lengkap Perpres 4/2015</a></li>
</ul>


Analisis mendalam Perpres No.4 Tahun 2015 tentang perubahan sistem pengadaan elektronik, penyesuaian nilai threshold, dan penguatan sistem pengawasan

Panduan Lengkap Pengecualian Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Peraturan LKPP 5/2021

<h2><strong>Pendahuluan dan Dasar Hukum</strong></h2>
<h4><strong>Latar Belakang</strong></h4>
<p>Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi ini menggantikan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 untuk menyempurnakan pedoman pengadaan yang dikecualikan.</p>
<h4><strong>Pengertian Pengecualian</strong></h4>
<p>Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan adalah pengadaan yang ketentuannya dikecualikan baik sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021.</p>
<h4><strong>Pelaku Pengadaan</strong></h4>
<ol>
<li>PA/KPA</li>
<li>PPK</li>
<li>Pejabat Pengadaan</li>
<li>Pokja Pemilihan</li>
<li>Penyedia</li>
<li>Pihak lainnya:
<ul>
<li>Pihak yang dibutuhkan sesuai peraturan perundangan</li>
<li>Pihak yang dibutuhkan sesuai peraturan pimpinan BLU/BLUD</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h2><strong>Kategori Pengecualian Pengadaan</strong></h2>
<h4><strong>1. Pengadaan pada BLU/BLUD</strong></h4>
<h5><strong>Ketentuan Umum</strong></h5>
<ul>
<li>Pembiayaan dari APBN/APBD dilaksanakan sesuai peraturan pengadaan pemerintah</li>
<li>Dapat menggunakan peraturan pimpinan BLU/BLUD jika ada kajian internal</li>
<li>SDM pengadaan mengacu pada peraturan LKPP tentang SDM dan UKPBJ</li>
</ul>
<h5><strong>Hal-hal yang Perlu Diperhatikan</strong></h5>
<ol>
<li>Peraturan terkait BLU/BLUD</li>
<li>Best practice pengadaan sebagai rujukan</li>
<li>Tujuan dan prinsip pengadaan disesuaikan organisasi</li>
<li>Tahapan pengadaan meliputi:
<ul>
<li>Perencanaan</li>
<li>Persiapan</li>
<li>Persiapan pemilihan</li>
<li>Pelaksanaan pemilihan</li>
<li>Pelaksanaan kontrak</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h5><strong>Kewajiban Pelaporan</strong></h5>
<ul>
<li>Input rencana ke SIRUP</li>
<li>Update data kontrak di SPSE</li>
<li>Pengembangan sistem vendor management</li>
<li>Penilaian kinerja penyedia via SIKaP</li>
</ul>
<h4><strong>2. Pengadaan Berdasarkan Tarif Publik</strong></h4>
<h5><strong>Jenis Layanan</strong></h5>
<ol>
<li>Listrik</li>
<li>Telepon/komunikasi</li>
<li>Air bersih</li>
<li>Bahan Bakar Gas</li>
<li>Bahan Bakar Minyak</li>
</ol>
<h5><strong>Tahapan Pengadaan</strong></h5>
<ol>
<li>
<p><strong>Perencanaan</strong></p>
<ul>
<li>Penyusunan RAB berdasarkan perkiraan volume</li>
<li>Identifikasi realisasi tahun sebelumnya</li>
<li>Proyeksi kebutuhan tahun selanjutnya</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>Persiapan</strong></p>
<ul>
<li>PPK tidak perlu menyusun HPS dan spesifikasi</li>
<li>Penetapan mekanisme pembayaran:
<ul>
<li>Berlangganan/periodik</li>
<li>Total penggunaan</li>
</ul>
</li>
<li>Penyusunan rancangan kontrak (opsional)</li>
</ul>
</li>
<li>
<p><strong>Pelaksanaan</strong></p>
<ul>
<li>Pembelian langsung ke penyedia</li>
<li>Serah terima sesuai mekanisme pasar</li>
<li>Format kontrak fleksibel:
<ul>
<li>Bukti pembayaran</li>
<li>Kuitansi</li>
<li>Surat perjanjian kerja</li>
<li>Surat perjanjian</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h4><strong>3. Pengadaan Sesuai Praktik Bisnis Mapan</strong></h4>
<h5><strong>A. Transaksi Umum dan Terbuka</strong></h5>
<p>Kriteria:</p>
<ol>
<li>Berlaku umum dalam persaingan sehat</li>
<li>Standar harga ditetapkan pemerintah/asosiasi</li>
<li>Harga terpublikasi resmi</li>
</ol>
<p>Contoh:</p>
<ul>
<li>Jasa akomodasi hotel</li>
<li>Tiket transportasi</li>
<li>Langganan media</li>
</ul>
<h5><strong>B. Excess Demand</strong></h5>
<p>Karakteristik:</p>
<ol>
<li>Permintaan > penawaran</li>
<li>Mekanisme pasar tersendiri</li>
<li>Nilai strategis tinggi</li>
</ol>
<p>Contoh:</p>
<ul>
<li>Seminar/pelatihan</li>
<li>Jurnal/publikasi ilmiah</li>
<li>Kapal/pesawat bekas</li>
<li>Sewa gedung/gudang strategis</li>
</ul>
<h5><strong>C. Jasa Profesi</strong></h5>
<p>Persyaratan:</p>
<ol>
<li>Standar remunerasi asosiasi</li>
<li>Kode etik profesi</li>
<li>Praktik pemasaran terstandar</li>
</ol>
<p>Jenis Profesi:</p>
<ul>
<li>Arbiter</li>
<li>Pengacara/Penasihat Hukum</li>
<li>Tenaga Kesehatan</li>
<li>PPAT/Notaris</li>
<li>Auditor</li>
<li>Penerjemah/interpreter</li>
<li>Penilai</li>
</ul>
<h5><strong>D. Karya Seni dan Industri Kreatif</strong></h5>
<p>Cakupan:</p>
<ol>
<li>Film</li>
<li>Iklan layanan masyarakat</li>
<li>Jasa pekerja seni</li>
<li>Karya seni dan budaya</li>
</ol>
<h4><strong>4. Pengadaan dengan Regulasi Khusus</strong></h4>
<h5><strong>Daftar Regulasi</strong></h5>
<ol>
<li>UU 11/1995 tentang Cukai</li>
<li>UU 7/2011 tentang Mata Uang</li>
<li>UU 16/2012 tentang Industri Pertahanan</li>
<li>PP 45/2013 tentang APBN</li>
<li>PP 26/2015 tentang PTN-BH</li>
<li>PP 31/2013 tentang Keimigrasian</li>
<li>PP 19/2021 tentang Pengadaan Tanah</li>
<li>PP 33/2021 tentang Perkeretaapian</li>
<li>PP 42/2021 tentang PSN</li>
<li>Perpres terkait lainnya</li>
</ol>
<h2><strong>Mekanisme Pemilihan Penyedia</strong></h2>
<h4><strong>Batasan Nilai</strong></h4>
<ol>
<li>≤ Rp200 juta: Pejabat Pengadaan</li>
<li>
<blockquote>
<p>Rp200 juta: Pokja Pemilihan</p>
</blockquote>
</li>
</ol>
<h4><strong>Metode Pemilihan</strong></h4>
<ol>
<li>Kompetisi</li>
<li>Mengikuti lelang</li>
<li>Pembelian/sewa langsung</li>
<li>Pemesanan/langganan</li>
<li>Cara lainnya sesuai praktik bisnis</li>
</ol>
<h4><strong>Tim Pendukung</strong></h4>
<ol>
<li>Tim Teknis</li>
<li>Tim Juri (untuk karya seni)</li>
<li>Tenaga Ahli</li>
</ol>
<h2><strong>Pelaksanaan Kontrak</strong></h2>
<h4><strong>Format Kontrak</strong></h4>
<ol>
<li>SPK untuk nilai kecil</li>
<li>Surat perjanjian untuk nilai besar</li>
<li>Bukti pembelian untuk tarif publik</li>
</ol>
<h4><strong>Mekanisme Pembayaran</strong></h4>
<ol>
<li>Sesuai standar pasar</li>
<li>Berdasarkan tarif yang berlaku</li>
<li>Mengikuti ketentuan kontrak</li>
</ol>
<h2><strong>Monitoring dan Evaluasi</strong></h2>
<h4><strong>Sistem Pelaporan</strong></h4>
<ol>
<li>Input SIRUP wajib</li>
<li>Update SPSE</li>
<li>Dokumentasi proses</li>
<li>Laporan realisasi</li>
</ol>
<h4><strong>Pengawasan</strong></h4>
<ol>
<li>Monitoring internal</li>
<li>Evaluasi kinerja</li>
<li>Audit pelaksanaan</li>
<li>Penilaian kepatuhan</li>
</ol>
<p><strong>Referensi:</strong></p>
<ul>
<li><a href="https://peraturan.bpk.go.id/Download/162665/Peraturan%20LKPP%20Nomor%205%20Tahun%202021.pdf">Teks Lengkap Peraturan LKPP 5/2021</a></li>
</ul>


Analisis mendalam tentang pengecualian pengadaan pemerintah mencakup BLU/BLUD, tarif publik, praktik bisnis mapan, dan regulasi khusus sesuai Peraturan LKPP 5/2021

News & Blogs